Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan. Ia menilai, kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

 “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur irigasi guna menunjang sektor pertanian. Namun, implementasi di lapangan harus diawasi dengan ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Abdul Kharis, pengelolaan irigasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan sektor pertanian. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Inpres tersebut.

Tak hanya itu, Kharis juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program ini dan memastikan pembangunan serta rehabilitasi irigasi dilakukan secara merata, terutama di daerah-daerah dengan potensi pertanian yang tinggi.

Diketahui, Inpres No. 2 Tahun 2025 menargetkan percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Sulawesi. Pendanaan program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Abdul Kharis berharap, langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. “Kami akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Indonesia,” tutupnya. (hal/rdn)